Nunukan Siap Hadapi Afta

Bupati Nunukan Drs Basri (M Rusman/ANTARA Kaltim)

Kabupaten Nunukan mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat sebagai kawasan perdagangan bebas".
Berita Terkait
Nunukan (ANTARA Kaltim) - Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia siap menghadapi pelaksanaan "Asean Free Trade Area" yang telah disepakati bersama antar-pemerintah negara-negara Asean.

"Mengenai rencana pemerintah untuk melaksanakan pedagangan bebas, pada intinya Kabupaten Nunukan menyatakan siap menghadapinya," kata Bupati Nunukan, Drs Basri di Nunukan, Rabu.

Soal kesiapan tersebut, dia mengatakan telah melakukan pendekatan dengan sejumlah pihak termasuk beberapa kementerian dalam rangka mendukung rencana atau program pemerintah Kabupaten Nunukan menghadapi AFTA.

Walaupun, kata dia, Pemerintah Kota Tarakan selama ini sangat serius menjadikan wilayahnya sebagai pintu perdagangan bebas di wilayah utara Pulau Kalimantan antara Indonesia dengan Malaysia.

Sebagai kabupaten atau daerah yang paling dekat dengan perbatasan dengan Malaysia, pada dasarnya Pemkab Nunukan sangat mendukung pelaksanaan AFTA itu dan Kabupaten Nunukan telah siap meskipun masih terdapat kekurangan yang belum dimiliki seperti pelabuhan ekspor impor, ujar Basri.

Ia berharap, agar upaya Pemerintah Kota Tarakan tersebut dapat diantisipasi maka Kabupaten Nunukan terus berbenah diri menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan termasuk ketersediaan listrik.

Apabila Kota Tarakan yang disetujui menjadi pintu perdagangan bebas, maka masyarakat Kabupaten Nunukan akan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok sehari-harinya karena dipastikan harga akan meningkat, ujarnya.

Untuk itu, Basri menyatakan berupaya keras agar Kabupaten Nunukan mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat sebagai kawasan perdagangan bebas yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini.

Selam ini, lanjut Basri, yang baru melaksanakan perdagangan bebas adalah pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat.

Diberikannya keleluasaan kepada pemerintah provinsi karena merupakan perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah seperti pelaksanaan sosial ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).

Agar kesiapan Kabupaten Nunukan menghadapi perdagangan bebas tersebut, Basri menambahkan akan melibatkan pihak bea cukai dan imigrasi ditambah dorongan masyarakat serta kalangan pers untuk mengawal pelaksanaannya.

Ia mengakui ketersediaan pelabuhan ekspor impor khusus bongkar muat barang belum dimiliki Kabupaten Nunukan, tetapi dengan keberadaan Pelabuhan Lamijung dapat dijadikan sebagai pelabuhan bongkar muat.

"Pelabuhan Lamijung itu kan secara otomatis sudah dapat dijadikan sebagai pelabuhan bongkar muat. Makanya perlu dibahas formulasinya terlebih dahulu dengan meminta dukungan seluruh masyarakat termasuk unsur pers," katanya.(*)

Editor: Rahmad
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarakaltim.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar