Pengajuan Pengangkatan CPNS Daerah Harus Melalui BKD

Ilustrasi: Penerimaan CPNS (Istimewa)

Tadi saya sudah hubungi dan mereka menegaskan, tidak ada BKN yang mengeluarkan SK CPNS. Karena semua diserahkan kepada Bupati untuk menerbitkan SK pengangkatan mereka dan bukan BKN
Berita Terkait
Penajam (ANTARA Kaltim) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan pengajuan pengangkatan tenaga honor daerah kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), tetap harus melalui BKD.

Kepala Bidang Pengembangan BKD Kabupaten PPU, Khairudin, Selasa, mengatakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, tidak pernah membuat program yang mengangkat honor daerah menjadi CPNS dengan Surat Keputusan (SK) BKN Pusat dan menjadi pegawai pusat.

Karena selama ini, lanjutnya, BKN tetap menyerahkan sepenuhnya kepada BKD untuk mengajukan "data base" K1 dan K2 kepada pusat. Dan BKD Kabupaten PPU, sudah mempertanyakan masalah tersebut, melalui Bagian Data Kepegawaian BKN Pusat.

"Tadi saya sudah hubungi dan mereka menegaskan, tidak ada BKN yang mengeluarkan SK CPNS. Karena semua diserahkan kepada Bupati untuk menerbitkan SK pengangkatan mereka dan bukan BKN," ujar Khairudin.

Untuk sekretaris desa dan dokter, tambahnya, ada kemungkinan pusat yang menyetujui kelulusan mereka. Untuk sekretaris desa (Sekdes), kelulusan akan ditentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, yang mengajukan ke pusat tetap harus melalui BKD Kabupaten PPU.

"Kalau pun mereka dinyatakan lulus, SK pengangkatan sebagai PNS tetap SK bupati. Bukan Kemendagri maupun BKN Pusat. Jadi itu tidak benar," tegas Khairudin.

Selain itu, katanya, tenaga honorer yang masuk K1 dan K2 dan diajukan ke BKN pusat, juga harus terdaftar sebagai tenaga honor sejak Januari 2005.

Sementra itu, salah satu tenaga honorer yang juga staf Komisi II DPRD Kabupaten PPU, Sudono mengaku sudah menyerahkan sejumlah uang, agar bisa diangkat menjadi CPNS melalui jalur BKN. Namun, menyadari bahwa peluang tersebut, sangat kecil bahkan ada kemungkinan batal.

"Saya terdaftar sebagai tenaga honorer sejak tahun 2006. Saya mulai mengajukan itu tahun 2011. Bahkan persyaratan sudah diserahkan semua kepada Iswahyudi," katanya yang tidak bersedia menyebutkan besaran uang yang telah diserahkan.

Sudono mengaku, tergiur untuk mendaftar karena mengenal baik Iswahyudi. Bahkan yang bersangkutan ditawari untuk mengikuti program tersebut dan dijanjikan diterbitkan NIP, namun hingga kini belum ada pengumuman diterbitkannya NIP tersebut.

"Cuma janji itu selalu berubah-ubah, sekarang dijanji Juli nanti terbit NIP. kalau pun tidak jadi, ya minimal uang itu bisa dikembalikan," ujarnya. (*)

Editor: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © 2014

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antarakaltim.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar