Samarinda (ANTARA Kaltim)- Wakil Ketua DPRD Kaltim Yahya Anja mengatakan, nasib penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim September mendatang ditentukan kepatuhan hukum yang dijalankan baik oleh peserta, penyelenggara, masyarakat dan semua yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut.
“Kepatuhan akan hukum yang berlaku turut menentukkan seberapa besar kesuksesan penyelenggaraan. Kepatuhan hukum mulai dari hal yang kecil. Misalnya dengan bersama-sama saling menghormati pilihan masing-masing. Ini dimulai dari diri sendiri,†ungkap Yahya Anja saat membuka Bimtek LKPJ Gubernur 2012 dan Peran Parlemen Jelang Pilkada di Jakarta, belum lama ini.
Besar harapan Yahya agar penyelenggaraan Pilkada Kaltim bisa berjalan dengan baik, tanpa konflik berarti dimulai penyelenggaraan sampai dengan terpilih hingga dilantiknya kepala daerah.
Yahya mengatakan, partai politik maupun antarsesama calon bertanggung jawab untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Ini agar tidak terjadi kekacauan antarsesama mereka.
“Umumnya konflik terjadi akibat pelanggaran-pelanggaran dari salah satu partai pendukung, calon ataupun pendukung. Ini yang wajib diwaspadai sejak dini,†tegas Yahya.
Oleh karena itu nasib penyelenggaran Pilkada wajid didukung dari semua pihak, termasuk dalam hal ini tugas pengawas pilkada.
“Sosialisasi aturan-aturan juga perlu terus dilakukan secara merata. Pemahaman aturan-aturan tersebut harus dimengerti. Sehingga celah pelanggaran bisa diantisipasi,†sebut Yahya.
Jangan sampai akibat kurangnya sosialisasi aturan, hal tersebut akan mencederai penyelenggaraan pilkada. Sehingga Yahya kembali menegaskan akan pentingnya kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pilkada di Kaltim.
“Sukses-tidaknya Pilkada pada 10 September mendatang tergantung seberapa besar kepatuhan akan hukum yang berlaku,†pungkas Yahya. (Humas DPRD Kaltim/lia/met)
Nasib Pilgub Tergantung Kepatuhan Hukum
Selasa, 23 Juli 2013 23:42 WIB