Yogyakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan masih akan memberlakukan
moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil pada 2016 karena
keterbatasan anggaran negara.
"Pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk terus menerus menambah
pegawainya," kata Menteri Yuddy di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta,
Selasa.
Menurut dia, anggaran belanja pegawai pemerintah pusat saat ini
telah melebihi 42 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Sementara di tingkat daerah ada yang justru telah mencapai 80
persen, sehingga perlu dilakukan penghematan.
"Kita sudah over. Oleh karena itu kami harus mengatakan stop penerimaan pegawai negeri sipil (PNS)," kata dia.
Meski demikian, ia mengecualikan, untuk pegawai di sektor
pendidikan dan kesehatan. Dua bidang kerja itu, menurut dia, masih dapat
dilakukan penerimaan pegawai baru khususnya di daerah-daerah
perbatasan atau terluar.
"Karena meski dokter jumlahnya sudah banyak, di daerah-daerah
terluar dokter masih dibutuhkan, sekaligus untuk menjaga kedaulatan
negara kita," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan, pengangkatan PNS di daerah tertentu juga
masih memungkinkan apabila ada formasi jabatan yang mendesak harus
diisi untuk kepentingan masyarakat, dengan syarat anggaran pegawai di
daerah masih memadai.
"Tapi bagi daerah yang sekalipun masih membutuhkan, uang tidak ada bagaimana membiayainya?," kata dia.
Kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengangkatan PNS,
menurut Yuddy ditempuh karena jumlah PNS telah mencapai kurang labih
4.517.000 pegawai. Dengan jumlah itu, rasion kepegawaian terhadap jumlah
penduduk secara nasional ada pada angka 1,77.
Sementara banyak daerah yang rasio kepegawaiannya terhadap jumlah
penduduk setempat tidak normal yakni mencapai angka 2,5 -3. Dengan rasio
yang tinggi, maka belanja anggaran pegawainya juga akan membengkak
tinggi. (*)
Moratorium Pengangkatan PNS masih Diberlakukan pada 2016
Selasa, 24 November 2015 22:16 WIB