Samarinda (ANTARA Kaltim) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, diminta menghilangkan kesan arogan saat melakukan penegakan peraturan daerah (perda).
"Saya bertekad menghapus citra Satpol PP yang oleh masyarakat dinilai arogan saat melakukan penertiban. Jadi saat menegakkan perda, Satpol PP tidak boleh arogan. Artinya, boleh keras dan tegas tetapi harus tetap santun," ujar Penjabat Wali Kota Samarinda Meiliana, Kamis.
Ia juga meminta kapada penegak Peraturan Daerah tersebut agar selalu displin dan santun dalam menjalankan tugas di lapangan.
"Satpol PP merupakan ujung tombak yang akan terlibat langsung menjaga keamanan dan ketertiban pada pemilihan kepala daerah. Terpenting tetap disiplin dan santun dalam menjalankan tugas," kata Meiliana.
Masalah kedispilinan bagi personel Satpol PP menurut Meiliana merupakan hal yang sangat penting, khususnya saat melaksanakan patroli dalam menjaga ketertiban kota.
"Bahkan, personel Satpol PP harus menjadi pelopor penegakan disiplin dan teladan bagi PNS, bukan malah sebaliknya menjadi institusi pelanggar aturan," katanya.
Saat memantau pelayanan pembuatan akta kelahiran setelah proses melahirkan yang digagas mantan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang di Rumah Sakit IA Moeis, Meiliana memberi apresiasi terhadap terobosan program layanan tersebut.
"Program pembuatan akta kelahiran dengan menempatkan petugas Pencatatan Sipil di rumah sakit ini harus tetap berjalan. Hanya, perlu ada pembenahan sedikit untuk tetap mengedepankan pelayanan yang prima," ujarnya.
"Seperti di Rumah Sakit IA Moeis yang saya lihat, petugas Dinas Catatan Sipil yang piket untuk mengurus administrasi akte lahir ternyata sudah tidak ada lagi di loket. Alasannya, petugas tersebut harus segera kembali ke kantor untuk menyetor proses adaministrasi," kata Meiliana.
Secepatnya, kata dia, akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengubah sistem tersebut, agar petugas piket dari Dinas Pencatatan Sipil, tidak lagi harus kembali ke kantor hanya untuk mengurus administrasi dalam proses pembuatan akte.
"Sayang kalau programnya sudah bagus tetapi harus terganggu dengan sistem yang sebenarnya hanya masalah sepele," katanya.
Ia menambahkan, pembuatan akta lahir tersebut harus berjalan efektif karena jika ada petugas yang selalu bersiaga di rumah sakit, akan memberi kemudahan dan memprecepat proses pembuatan akta lahir tersebut.
"Pada prinsipnya, pemerintah menginginkan warga Samarinda harus mendapatkan pelayanan yang prima dan merata di segala program. Apalagi program itu merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi sehingga diperlukan inovasi agar mempermudah dua pelayanan publik, yaitu penerbitan akta kelahiran atau mungkin ke depan bisa saja kartu keluarga," ujar Meiliana (*).
Satpol PP Samarinda Diminta Hilangkan Kesan Arogan
Kamis, 26 November 2015 22:26 WIB
Saya bertekad menghapus citra Satpol PP yang oleh masyarakat dinilai arogan saat melakukan penertiban. Jadi saat menegakkan perda, Satpol PP tidak boleh arogan. Artinya, boleh keras dan tegas tetapi harus tetap santun,"