Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua
aparatur pemerintah untuk berhemat pada 2017 karena semakin tingginya
beban pengeluaran sementara APBN berkurang.
"Biaya birokrasi tinggi, dan 20 persen dari anggaran untuk bayar
utang dan cicilan. APBN yang disetujui tidak mampu mendorong ekonomi
jadi sektor pembangunan yang lebih akseleratif, itu keadaan yang kita
hadapi artinya maka solusinya adalah semua harus berhemat," kata Wapres
di Jakarta, Kamis.
Wapres saat memberikan ceramah kunci pada Tempo Economic Breifing
juga memerintahkan agar para kepala daerah harus mengurangi biaya yang
selama ini lebih banyak untuk pelayanan internal dan birokrasi.
Wapres merincikan, karena biaya birokrasi yang tinggi berefek pada
banyaknya utang, bayar cicilan, bayar pokok, yang diperkirakan tahun
depan hampir Rp500 triliun. Akibatnya postur RAPBN 2017, yang disepakati
belanja negara sebesar Rp2.080 triliun tidak mampu mendorong ekonomi.
Namun pemerintah tetap berkomitmen pada pelayanan masyarakat dengan
menaikkan subsidi masyarakat seperti melalui biaya kesehatan dan
pendidikan.
"Ini menjadi bagian untuk menutup ketimpangan keadilan, tetapi di
lain pihak tentu mengurangi anggaran untuk pembangunan," katanya.
Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati naskah
Rancangan Undang-Undang APBN 2017 dibawa ke sidang paripurna parlemen
pada Rabu (26/10).
Dalam postur RAPBN 2017, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati
belanja negara sebesar Rp2.080 triliun terdiri atas belanja pemerintah
pusat Rp1.315,5 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa
sebesar Rp764,9 triliun.
Komponen belanja pemerintah pusat antara lain belanja
kementerian/lembaga (K/L) disepakati sebesar Rp763,6 triliun dan non-K/L
Rp552 triliun. Sedangkan, pendapatan negara disepakati Rp1.750,3
triliun.
Dari pendapatan itu, penerimaan pajak ditargetkan Rp1.498,9 triliun
dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp250 triliun, serta hibah
Rp1,4 triliun.
Adapun defisit anggaran yang ingin dikendalikan pemerintah adalah
maksimal 2,41 persen dari produk domestik bruto atau sebesar Rp330,2
triliun. (*)
Wapres Minta 2017 Semua Aparatur Pemerintah Berhemat
Kamis, 27 Oktober 2016 17:03 WIB