Jumat, 21 Juli 2017

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan bahan berbahaya (narkoba)."Jangan diberi ampun karena kita dalam posisi darurat dalam ...
Terkini lainnya
  •   Bakti sosial donor darah yang digelar Korem 091/Aji Surya Natakesuma, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangkaian peringatan HUT ke-59 Kodam VI/Mulawarman, Jumat, berhasil mengumpulkan sebanyak 48 kantong darah untuk ...
  • Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan bahan berbahaya (narkoba)."Jangan diberi ampun karena kita dalam posisi darurat dalam ...
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah ingin konsisten menjalankan aturan "presidential threshold" atau ambang batas presiden sesuai keputusan DPR yang mengundang-undangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) ...
  •   Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melalui perwakilannya di daerah bersiap menggelar Jambore Inovasi Kalimantan di Banjarbaru, Kalsel, pada 2-6 Agustus 2017, sebagai ajang diseminasi dari hasil inovasi aparatur ...
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan beberapa pihak melakukan uji materi terhadap UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (21/7) dini hari. "Soal nanti akan ...
  •   Sebanyak 350 siswa SMK Negeri Kehutanan Samarinda, Kalimantan Timur, dinyatakan bebas narkoba setelah Badan Narkotika Provinsi Kaltim melakukan tes urine bagi para siswa dan siswi yang baru masuk sekolah. "Pemeriksaan ...
  •   Sebanyak 9.306 dari 61.861 orang calon penerima bantuan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diusulkan kepada Kementerian Sosial untuk ...
  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Samarinda kembali mengedepankan pelayanan prima dengan menyerahkan klaim santunan kematian anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Suharna langsung di rumah ahli warisnya di ...
  • Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai tanggal 19 Juli 2017. Pengumuman pencabutan status hukum HTI tersebut dibacakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) ...
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, meminta seluruh wali kota di 34 provinsi segera menerbitkan peraturan daerah tentang pembentukan organisasi masyarakat untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Saat ...

Generated in 0.1171 seconds memory usage: 0.41 MB