Anggota DPRD Nunukan: Realisasi APBD Hanya 70 Persen

Nunukan (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara Karel Sompotan memperkirakan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 oleh pemerintah kabupaten itu hanya sekitar 70 persen.

Kepada wartawan di Nunukan, Rabu, Karel Sompoton mengatakan minimnya realisasi anggaran disebabkan masih banyaknya proyek yang belum terlaksana sesuai jumlah anggaran.

Pada kesempatan itu pula dia mengatakan, total anggaran 2012 pada APBD sebesar Rp1,7 triliun dan diperkirakan yang dapat direalisasikan hanya sekitar Rp1,1 triliun atau ada sisa anggaran sebesar Rp600 miliar yang tidak terserap.

Minimnya realisasi anggaran itu, Karel berpandangan karena lambatnya pelaksanaan lelang pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Nunukan.

Selain itu juga, pada saat proses lelang SKPD tidak ketat memeriksa ketersediaan alat berat terhadap rekanan sehingga menyebabkan kesulitan mengerjakan proyek yang diperolehnya, katanya.

Anggota legislator asal Partai Bulan Bitang (PBB) ini berpendapat banyak rekanan yang memenangkan tender tidak memiliki alat berat khususnya pada proyek pembangunan jalan.

Untuk itu, dia menyarankan kepada Pemkab Nunukan memperhatikan soal penggunaan anggaran tepat waktu dan benar-benar dalam menyeleksi rekanan pada proses tender sesuai ketentuan yang berlaku.

Prediksi realisasi anggaran ini dengan memperhatikan hasil monitoring pelaksanaan proyek oleh DPRD Nunukan pada seluruh wilayah di Kabupaten Nunukan.

Ia mencontohkan, adanya dua proyek dengan anggaran miliaran ruoiah di Kecamatan Lumbis yang ditemukan realisasinya sangat minim atau hampir tidak ada kegiatan dan kemungkinan hal yang sama terjadi di kecamatan lainnya.

Karel mengatakan kedua proyek ini lokasinya di Mansalong dan Mansalong Beringin Kecamatan Lumbis berupa peningkatan jalan (pengaspalan) yang dikerjakan PT Filia dan tidak ada kegiatan sama sekali atau dihentikan pekerjaannya.

Akibat tidak terealisasinya anggaran pada kedua proyek yang bernilai masing-masing Rp2 miliar dan Rp1,9 miliar dikembalikan ke kas daerah dan diharapkan Pemkab Nunukan memprogramkan kembali pada APBD perubahan 2013 nanti, terang dia.

"Jadi kita sayangkan APBD 2012 yang terserap itu hanya sekitar 70 persen saja dan estimasi sekitar Rp600 miliar yang dikembalikan," tegasnya.

Ia mengharapkan pada tahun anggaran berikutnya tidak terjadi lagi dan pemerintah daerah dapat memperbaiki semaksimal mungkin mekanisme yang diterapkan. (*)