Dukung Kaltara Dapatkan DBH SDA

Balikpapan (ANTARA Kaltim)- Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, Kalimantan Timur mendukung sepenuhnya Provinsi Kalimantan Utara dalam berjuang guna mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) ke pemerintah pusat.

Dukungan itu sebut Hadi merupakan hasil dari kesepakatan dalam rapat antara Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara, DPRD Kaltim, bupati/wali kota se-Kaltara, Kamis (17/10) di Balikpapan. Rapat dihadiri Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Pj Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, dan pejabat terkait lainnya.

“Pertama, saya  mendukung sepenuhnya bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara. Kedua, sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2012, Kaltim mendukung perjuangan kabupaten/kota se-Kaltara  agar tetap mendapatkan DBH SDA dengan nilai yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, bersama Pemprov Kaltara dan Pemrov Kaltim  siap berjuang ke Kementerian keuangan untuk dana DBH SDA,”tutur Hadi.

Menurut Hadi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 ayat 9 dinyatakan bahwa dana bagi hasil atau biasa disebut DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 55/2005 itu pula disebutkan bagi hasil sumber daya alam terdiri dari perikanan, kehutanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
 
“Dana bagi hasil sumber daya alam itu memiliki dua prinsip yaitu; pertama, daerah penghasil akan mendapatkan porsi DBH SDA lebih besar daripada daerah lain dalam satu provinsi yang mendapatkan pemerataan dengan porsi tertentu. Yang kedua, penyaluran DBH SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negaranya,” jelas Hadi.

Menurut politikus asal F-PKS itu sudah sewajarnya sebagai provinsi yang baru lahir Kalimantan Utara mendapatkan perhatian, tidak hanya dari Kaltim melainkan juga pemerintah pusat selaku induk dari seluruh provinsi.

Kaltim sendiri tidak ingin setengah hati membantu Kaltara. Semua itu diwujudkan dengan komitmen bersama dalam memberikan alokasi bantuan dalam pembangunan arti luas, juga siap membantu memperjuangkan DBH SDA ke pemerintah pusat. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)