Limbah Oli Bekas Ancam Lingkungan

Samarinda (ANTARA Kaltim)-Sejalan dengan perkembangan penduduk yang mengacu pada meningkatnya volume kendaraan, melahirkan satu permasalahan yakni volume limbah oli bekas yang ikut melimpah. Ironisnya, belum ada aturan baku bagi pengusaha bengkel terkait penanganan limbah tersebut. Yang ada, mereka kerap langsung membuangnya ketanah sekitar ataupun saluran parit.

Anggota DPRD Kaltim Abdurrahman Alhasni mengatakan keberadaan oli bekas sudah sangat luas dari kota besar sampai ke wilayah pedesaan di seluruh Indonesia. Sayangnya, dari persebaran tersebut hingga saat ini belum ada dilakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh limbah oli bekas tersebut. Padahal, oli bekas merupakan senyawa hidrokarbon yang dapat merubah struktur dan fungsi tanah sehingga produktifitas tanah menjadi menurun.

“Dari persebaran tersebut haruslah dilakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh limbah oli bekas tersebut. Oli bekas merupakan senyawa hidrokarbon yang dapat merubah struktur dan fungsi tanah sehingga produktifitas tanah menjadi menurun. Pencemaran oli bekas dapat terjadi dikarenakan tidak adanya sistem yang baku mengenai pengelolaan minyak pelumas bekas terutama dari bengkel – bengkel kendaraan bermotor,” ucap Alhasni.

Menurutnya, para bengkel maupun perorangan jika sudah bertahun-tahun melakukan pembuangan limbah sembarangan ke lingkungan pemukiman maupun sungai maka dapat dibayangkan bagaimana ancamannya.

Agar bisa teredam, pemerintah wajib menghadirkan produk hukum yang mampu meminimalisir perusakan lingkungan yang diakibatkan limbah itu.
“Produk hukum adalah jawaban yang paling tepat dalam menjawab persoalan tersebut agar para bengkel motor maupun perorangan lebih tertip dalam membuang limbah oli bekas sehingga tidak membahayakan lingkungan,” kata Alhasni.

Tidak hanya pada tingkat peraturan daerah saja melainkan hal yang tidak bisa dipisahkan adalah bagaimana pemerintah dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengawasan berkala. “Pengawasan itu sifatnya mutlak. Karena, tanpa pengawasan, peraturan cenderung tak diindahkan. Sama dengan bohong,” pungkas Alhasni.(Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi)