Mewaspadai Konflik Horizontal Berdarah Terulang Di Kaltim

Samarinda (ANTARA News - Kaltim) - "Harga sebuah perdamaian itu sangat mahal. Ingat, sekali saja kita bertikai,  maka tujuh turunan  masih membekas dan sewaktu-waktu bisa terjadi kembali hanya akibat masalah sepele".

Itu adalah kata-kata mantan Gubernur Kaltim, Mayjen (Purn) H. Suwarna Abdul Fatah yang puluhan kali, bahkan mungkin ratusan  kali diutarakannya dalam berbagai kesempatan agar warga Kaltim bisa hidup damai meskipun berbeda etnis dan agama.

Pasca kerusuhan antaretnis Dayak dan Madura di Sampit, Kalteng 2001 pria kelahiran Bogor 1 Januari 1944 terus melakukan "kampanye" untuk mengantisipasi pertikaian etnis tidak meluas ke Kaltim. Berkat "kampanye" itu, Kaltim akhirnya dikenal  sebagai "daerah paling kondisif" di tanah air.

Namun, kekhawatiran Suwarna yang terpilih menjadi gubernur pada 1998 itu akhirnya terjadi juga.  Meskipun, ketika ia sudah  tidak menjadi gubernur Kaltim. Pertikaian antaretnis meledak di Tarakan pada akhir September 2010.

Pada kasus yang terjadi akhir tahun lalu, dua belah pihak sepakat berdamai yang disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Timur,  Awang Faroek Ishak beserta sejumlah pejabat pemerintahan Kota Tarakan dan sejumlah tokoh masyarakat Rabu (29/9) malam di ruang VIP Bandara Juawata Tarakan.

Kesepakatan damai tersebut terjadi setelah Fokum Komunikasi Rumpun Tidung (FKRT) dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menyepakati sepuluh butir perdamaian. Nota Kesepakatan ditandatangani Yancong mewakili KKSS dan Sabirin Sanyong mewakili FKRT.

Lagi-lagi kekhawatiran Suwarna bahwa tidak mudah untuk memulihkan situasi jika sudah terjadi pertikaian kembali terbukti.  Denyut nadi Kota Tarakan yang semula tenang, tiba-tiba berdegup kencang pada akhir Maret 2011. Suasana kota mencekam ketika  dua kubu dikhabarkan kembali pasang kuda-kuda.

Awalnya, ketika sekelompok massa membakar sebuah kapal di perairan Tarakan.  Kasus itu dipicu insiden tertabraknya pukat  milik warga di daerah Tanjung Pasir oleh kapal milik seorang juragan.

Meski dihalangi warga, dua hari kemudian, polisi menangkap tujuh pelaku pembakaran kapal.  Keesokan harinya, seribuan warga  berunjuk rasa di depan Polres Tarakan. Mereka menuntut  Kepala Polres Tarakan Ajun Komisaris Besar Dharu Siswanto dicopot dari jabatannya.

Massa selain menuduh Dharu tidak tegas menangani kasus pembakaran kapal, pengunjuk rasa  mengungkit-ungkit konflik September tahun lalu. Para juru bicara meneriakkan bahwa Dharu tak mampu mencegah bentrok berdarah itu. Beberapa hari kemudian, Kapolda akhirnya mencopot jabatan Kapolres Tarakan.


Tanggung Jawab Semua

Demontrasi memang berlangsung tanpa aksi anarkis namun khabar akan segera pecah pertikaian antaretnis begitu cepat meluas.

Bagi warga yang terlibat dalam kasus konflik akhir tahun lalu, termasuk yang keluarganya menjadi korban pada kejadian

September 2010, berita itu seperti bensin terkena api sehingga sebagian dikhabarkan sudah mempersenjatai dirinya. Sementara itu, warga Kota Tarakan yang berpenduduk 192.000 jiwa masih trauma dengan pengalaman konflik berdarah September  2010 sehingga mereka menutup rapat-rapat jendela dan pintu rumahnya.

Pihak pengelola toko, restoran serta mal juga menutup usahanya, termasuk sekolah-sekolah diliburkan.

Untunglah, berkat kesigapan aparat keamanan serta didukung berbagai pihak, termasuk tokoh agama yang tergabung dalam Forum  Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tarakan berhasil meredam situasi.

Forum Kerukunan Umat Beragama ini dibentuk pasca kasus Sampit 2001 bertujuan agar konflik bernuasa SARA (istilah Pemerintahan  Orde Baru, yakni singkatan dari suku, agama, ras dan antargolongan) tidak terjadi di Kaltim.

Kaltim dengan jumlah penduduk kini sekitar 3,4 juta jiwa (Sensus Penduduk 2011) juga memiliki potensi konflik.

Pengamat hukum Kaltim, Andi Iskandar, SH menilai bahwa salah satu potensi yang perlu diwaspadai adalah hadirnya kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menciptakan suasana tidak kondusif.


"Ada kelompok-kelompok tertentu yang mengambil keuntungan dari situasi tidak kondusif, misalnya ingin menjatuhkan wibawa pemerintahan," ujar dia.

Melihat kencendungan seperti itu, imbuh Andi Iskandar yang juga dikenal sebagai seorang pengacara senior di Kaltim itu potensi terjadinya suasana tidak kondusif bukan hanya di Tarakan namun juga di daerah lain di Kaltim dan berbagai kota di tanah air.

Maraknya aksi teror serta berbagai kasus pertikaian masyarakat di Indonesia tampaknya bisa menjadi pembenaran terkait pendapat Andi Iskandar SH.

"Saya berpendapat bahwa upaya untuk menjaga keamanan serta mengawal 'Bumi Benua Etam" tercinta ini adalah tanggung jawab kita semua, sangat salah jika semuanya kita serahkan kepada pihak penegak hukum," papar dia.

"Ingat harga sebuah perdamaian sangat mahal. Situasi aman dan nyaman menjadi modal sangat berharga bagi Kaltim dalam menjalankan roda pembangunan. Bagaimana investor bisa menanamkan modal jika mereka takut datang akibat situasi keamanan yang terganggu," katanya.
   
"Bangsa dan negara ini kita bangun bersama, jangan sampai akibat masalah parsial menjadi kendala kita dalam mengemban tugas lebih besar untuk mencapai tujuan bersama, jadi kita harus mewaspadai terhadap berbagai upaya pihak tertentu untuk menciptakan instabilitas dengan menciptakan permusuhan serta upaya adu domba," ujar Andi.

Ia juga sepakat bahwa berbagai program yang dicetuskan oleh mantan GUbernur Kaltim H. Suwarna AF dalam upaya menjaga kerukunan warga Kalimantan Timur harus dioptimalkan lagi, misalnya melalui forum komunikasi antar umat beragama yang ketuanya dipimpin secara presidium oleh tokoh dari berbagai etnis, golongan dan agama.

"Saya pikir forum ini perlu diaktifkan serta dioptimalkan lagi, terutama mengantisipasi berbagai upaya adu domba serta kegiatan yang ingin menciptakan situasi tidak menentu serta ingin menjatuhkan kredibilitas pemerintah," katanya.



Forum Komunikasi

Sebelumnya, pengamat sosial dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Prof Saroso  Hamongpranoto, SH bahwa seperti daerah  lain, beberapa faktor bisa menjadi pemicu lahirnya konflik,  antara lain kecemburuan sosial dan lemahnya penegakan hukum  sehingga "stres sosial" kian meluas.

Sarosa juga berpendapat bahwa menekan berbagai masalah sosial maka pemerintah daerah harus benar-benar menjalankan fungsinya untuk mengayomi semua warganya serta menjalankan berbagai peraturan, misalnya Perda (peraturan daereah) tentang peredaran minuman keras (Miras) karena banyak kasus minuman haram itu menjadi biang berbagai masalah, termasuk konflik massa.
 
"Kasus-kasus kekerasan dalam masyarakat menjadi sebuah cerminan dari keputusasaan masyarakat akibat krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda itu.

Dalam situasi masyarakat sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum itu, maka kehadiran para tokoh  masyarakat dan tokoh agama cukup berperan bagi warga yang mengalami "stres sosial".

Terbukti kehadiran para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB Tarakan, antara lain, Ustad Syamsi Sarman dan Pendeta Khalep  memberi peran berarti dalam upaya menenangkan warga di ujung utara Kalimantan itu.

Sebagian orang berpendapat bahwa kasus pertikaian berdarah yang melibatkan massa akhir September 2011 tidak terjadi jika seandainya aparat cepat menangkap pelaku penikaman yang menewaskan tokoh masyarakat setempat.

Bisa jadi warga nekat membakar kapal nelayan pada akahir Maret 2011 sebagai bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap penegakan hukum. 

Namun, apapun dalihnya semua pihak harusnya menjaga perdamaian itu karena menjadi modal utama daerah dalam menjalankan roda pembangunan seperti dikatakan pengacara senior Kaltim, Andi Iskandar SH.